subjek pajak

Sebagai masyarakat bernegara, khususnya Indonesia, kita wajib mengikuti segala macam regulasi dan pertaturan yang berlaku termasuk salah satunya adalah dalam pembayaran pajak. Dalam dunia perpajakan sendiri, ada banyak sekali istilah yang mungkin masih sangat tidak familiar bagi telinga kita. Salah satu istilah tersebut adalah subjek pajak.

Apabila Anda ingin mempelajari tentang wawasan mengenai perpajakan, maka alangkah baiknya jika Anda memulai dari ilmu mengenai subjek pajak. Istilah ini secara umum sebenarnya merujuk pada perseorangan atau badan yang akan terkena kewajiban dalam membayar pajak. 

Ketentuan mengenai wajib pajak sudah ada dalam salah satu Undang-Undang di Indonesia. Jadi, apa itu subjek pajak, dan bagaimana penjelasan lengkap beserta contohnya? Mari simak informasi lebih lanjut dalam artikel berikut ini.

Apa itu Subjek Pajak?

Secara umum kita bisa mengartikan subjek pajak sebagai seorang individu atau suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan, sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan mengenai masalah ini ada dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 yang isinya mengatur tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang tersebut, subjek terhadap pajak bisa kita bagi menjadi beberapa kategori.

  1. Orang pribadi atau perseorangan.
  2. Warisan. Khususnya bagi warisan yang belum selesai terbagi.
  3. Badan Tertentu.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jenis Subjek Pajak

Keempat macam subjek tersebut akan memiliki masing-masing kewajiban pajak tersendiri. Mereka juga memiliki dua kategori secara umum, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai kedua jenis pajak tersebut.

Subjek Pajak dalam Negeri

Sesuai dengan namanya, contoh subjek dalam negeri akan meliputi semua orang wajib pajak yang melakukan segala aktivitas selama berada di dalam wilayah Indonesia. Ada beberapa kategori pembagian yang bisa kita terapkan pada subjek jenis ini.

  1. Orang pribadi

Kriteria dari subjek pajak yang satu ini adalah sebagai berikut.

  • Orang tersebut merupakan warga Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia
  • Orang yang berada di Indonesia dalam kurun waktu minimal 183 hari dalam jangka 12 bulan
  • Atau orang berada dan mempunyai niat untuk menetap dan tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak tertentu
  1. Badan

Badan yang berdiri dan memiliki kedudukan di Indonesia. Kecuali unit badan tertentu yang memang berasal dari suatu badan pemerintah. Kriteria badan yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

  • Pembentukan dari badan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  • Pembiayaan dari badan ini berasal dari APBN atau APBD di Indonesia.
  • Pendapatan mereka masuk ke dalam anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah badan berdiri.
  • Pembukuan dari badan ini sudah diaudit dan diawasi oleh aparat pengawasan fungsional negara
  1. Warisan yang belum terbagi

Warisan ini harus belum terbagi kepada para hak waris sebagai satu kesatuan dan menggantikan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan bagi Pengusaha dan Karyawan

Subjek Pajak Luar Negeri

Beda lagi dengan subjek pajak luar negeri, jenis subjek ini adalah  semua individu atau suatu badan yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan aktivitas yang terjadi di luar Indonesia. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai contoh subjek pajak luar negeri.

  1. Orang pribadi

Sebagai seorang subjek pajak luar negeri, orang tersebut merupakan perorangan wajib yang terkena wajib pajak dan berada di luar Indonesia. Selain itu kita juga bisa mengartikan orang tersebut sebagai orang yang tidak berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia.

  1. Badan di Luar Indonesia

Badan yang berdiri dan tidak memiliki kedudukan di Indonesia juga akan menjadi sebuah subjek pajak luar negeri. Beberapa perusahaan besar memang memiliki kantor cabang di luar negeri dan menjadi subjek pajak luar negeri.

Pada dua kategori di atas memang kita tidak akan menemui adanya subjek dengan jenis bentuk usaha tetap (BUT). Dalam kedua kategori di atas memang kami tidak menyebutkan BUT karena di dalam undang-undang sendiri telah disebutkan bahwa jenis subjek ini akan mendapatkan perlakuan yang sama mengenai perpajakannya yang sama dengan subjek pajak dalam bentuk badan.

Pengertian dari BUT sendiri adalah sebuah bentuk usaha yang didirikan oleh orang pribadi. BUT umumnya memiliki lini bisnis dalam beberapa bidang contohnya seperti retail, konstruksi, pabrik, bengkel, warehouse, ruang promosi, praktek profesional, atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas.

Apa yang Bukan Termasuk Subjek Pajak?

Namun bukan berarti seluruh bentuk perorangan dan badan akan selalu termasuk dalam sebuah subjek pajak. Ada pula beberapa jenis dan kategori yang bisa kita kecualikan. Beberapa pengecualian sebenarnya juga telah tertuang dalam undang-undang terkait, di antaranya seperti:

  1. Kantor Perwakilan Negara Asing

Mereka biasanya merupakan bagian dari kedutaan asing dari negara di luar Indonesia. Mereka tidak termasuk subjek pajak Indonesia karena mereka sendiri bukan didirikan oleh warga negara Indonesia, dan sudah memiliki kewajiban pajak terhadap negara mereka sendiri. Begitu pula dengan kantor perwakilan kita di negara lain, mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak di negara tersebut.

  1. Pejabat Perwakilan Diplomatik

Bersama dengan para konsulat, para pejabat perwakilan diplomatik merupakan warga asing yang memiliki kepentingan diplomatik dan sedang bertugas di negara Indonesia. Semua pegawai dan orang yang terlibat di kantor diplomatik bukan warga Indonesia, sehingga mereka tidak akan menerima penghasilan di luar pekerjaan tersebut. Mereka memiliki kewajiban untuk melayani negara yang bersangkutan, hanya pekerjaan dan tinggal saja yang mengharuskan mereka berada di Indonesia.

  1. Organisasi Internasional

Tidak semua organisasi internasional akan dikecualikan dari subjek pajak. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut.

  • Memiliki anggota yang terdiri dari warga Indonesia
  • Tidak menjalankan kegiatan lain selain memberikan pinjaman kepada pemerintah, dan dana mereka berasal dari iuran anggota
  • Organisasi internasional ini sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan
  1. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional

Para pejabat dalam perwakilan organisasi internasional adalah warga negara asing, dan mereka juga tidak menjalankan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lain dari Indonesia.

Kesimpulan

Dari ulasan yang sudah kami sebutkan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa subjek pajak adalah orang maupun badan yang terkena wajib pajak menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Segala macam pendapatan dan penghasilan yang dapat menambah kekayaan ekonomis akan menjadi objek pajak dari para subjek pajak. 

Subjek pajak merupakan perorangan pribadi atau sebuah badan yang akan terkena wajib pajak sesuai dengan ketetapan yang telah tertuang pada Undang-Undang resmi di Indonesia. Namun, setiap subjek pajak memiliki kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan kategori yang mereka miliki, mulai dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.