Petunjuk Dan Contoh PPh Pasal 21

Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan.

KPPN tersebut harus menangani 2.000-3.000 surat perintah membayar (SPM) setiap hari, dengan pegawai yang hanya 58 orang. “Walaupun ada pandemi Covid-19, semua jajaran Kemenkeu telah bekerja keras dan melakukan berbagai inovasi agar target penerimaannya tercapai,” tutur Sri Mulyani. Selain itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) yang mengumpulkan penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Ditjen Anggaran yang mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selanjutnya, Sri Mulyani mengapresiasi kinerja KPPN Jakarta II yang berupaya mencairkan anggaran dengan cepat dan efisien.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah kendaraan yang dipergunakan oleh orang pribadi, dan badan yang berstatus WPLN. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap orang jika memiliki penghasilan yang sesuai ketentuan pajak maka penghasilan tersebut akan dikenakan pajak atau dipotong pajak. Penghasilan tersebut baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan, atau nama dan bentuk lain yang sejenis. Apa saja jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 ?

Secara jabatan disini diartikan bahwa pihak Ditjen pajak dapat menetapkan secara sepihak NPWP kepada cabang. Namun konsekuensi bila diberikan NPWP secara sepihak ini adalah Ditjen Pajak akan melakukan penelitian berkaitan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh tempat usaha cabang selama 5 (lima) tahun kebelakang.

Pada dasarnya cara penghitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, Polri sama dengan cara menghitung PPh 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), adapun PKP didapat dari Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan Penghasilan Neto didapat dari Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun.

Kewenangan pemeriksa pajak bisa disandingkan dengan kewajiban Wajib Pajak. Tetapi ada beberapa kewenangan pemeriksa pajak yang bukan kewajiban Wajib Pajak. Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. Sebaliknya ada kewajiban Wajib Pajak yang sebenarnya “tidak wajib” karena pada pasal berikutnya seolah-solah hak.

Secara umum, penerapan selfassessment system membuat WP harus mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Ienderal Pajak Tempat .dan cara pengambilannya adalah secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan meminta kepada Petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Help Desk. Siapa yang Berhak Menandatangani Surat Pemberitahuan?

1). Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada point 4 dibagi dengan 12 atau. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka penghitungan pjak pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut.

Untuk kemudahan dan kenyamanan wajib pajak, lakukanlah setoran pajak lebih dini melalui loket-loket Kantor Pos. • Terima dan simpan Resi Pembayaran Pajak sebagai Bukti Penerimaan Negara. PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penerimaan negara melalui MPN G2 di seluruh Indonesia. • Pendaftaran gratis dengan menggunakan No.

3C adalah perwujudan digitalisasi seluruh layanan DJP agar mudah diakses oleh wajib pajak melalui situs web dan telepon sehingga wajib pajak datang ke kantor pajak jika memang layanan tidak bisa tertangani melalui keduanya. Otoritas pajak mengklaim, 3C akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak.

Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang biasanya diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran pajak atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh para wajib pajak.

Yang termasuk Objek BPTHB adalah hak atas tanah dan bangunan. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam / dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Simpan sebagai nomor HP / kontak di telepon anda. Efin Pajak adalah nomor identitas untuk melakukan transaksi perpajakan secara online, seperti melaporkan SPT (efiling) dan membayar pajak (e billing). EFIN ini anda pakai saat mendaftar di DJP online, lupa password, dan lupa email. Simpan baik-baik EFIN tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.